kapolri dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada. (2) Kompolnas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. kapolri dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada

 
 (2) Kompolnas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presidenkapolri dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada  Wakil Kapolri dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolri

(2) Wakapolri bertugas: a. Adapun Kode etik ASN (PNS dan PPPK) adalah sebagai berikut: a. (2) Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas : a. Pasal 7 Ketua Pelaksana Tim Rikkes Panitia Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, melaksanakan tugas operasional Rikkes dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Rikkes Panitia Pusat. Kapolri dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Wakil Kapolri (Wakapolri). !latar)belakang)) ) ) ) ) ) ) ) 1) b. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah terdapat tiga tipe Polda, yakni. Wakil Kapolri melaksanakan tugas lain atas perintah Kapolri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan f. Komisi Kepolisian Nasional atau disingkat Kompolnas adalah sebuah lembaga kepolisian nasional di Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada Presiden Republik Indonesia. Pasal 14. Divhubinter Polri terdiri atas beberapa satuan diantaranya: Sekretariat NCB Interpol. Kapolri adalah Pimpinan Polri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pemilihan dan. (2) Data informasi Pegawai Negeri pada Polri secara lengkap tidak boleh diberikan kepada pihak lain, baik di dalam maupun di luar lingkungan Polri tanpa seizin atasan operator atau. b. Kepala Polda yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolri 8. Lima asas tersebut meliputi kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah (Sekda). Selain itu, Kapolri juga memimpin Polri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas: Penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Polri. Dalam pelaksanaan tugasnya kapolri bertanggung jawab kepada. PasalB (1) Panit Idik bertugas melaksanakan penyidikan dan penvelidikan pelaku kejahatan. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karumkit Bhayangkara. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab. Pengertian melalui bukan berarti camat menjadi bawahan langsung Sekda, karena secaraTEMPO. Memelihara ketertiban dan. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden baik dibidang fungsi kepolisian preventif maupun represif yustisial. Pasal 35 Sium dipimpin oleh Kasium yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Mereka juga bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah kerjanya serta memastikan pelaksanaan program-program pembangunan desa. Aslog Kapolri dipimpin oleh Asisten Kapolri Bidang Logistik disingkat Aslog Kapolri yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Keputusan Presiden d. Kepala Pelayanan Medis: Kepala Pelayanan Medis dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala KKHI dan bertugas: a. Dalam Perkapolri 1 tahun 2009 tentang Gunkuat Kepolisian disebutkan bahwa ada 3 (tiga) tindakan kepolisian yakni tindakan pasif, tindakan aktif dan tindakan agresif. membantu Kapolri dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas sehari-hari seluruh satuan staf Mabes Polri dan jajarannya; b. . Selanjutnya pada pasal 14 dijelaskan bahwasannya dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Pasal 7 Ketua Pelaksana Tim Rikkes Panitia Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, melaksanakan tugas operasional Rikkes dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Rikkes Panitia Pusat. Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara adalah sekelompok jabatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil untuk menjalankan fungsi tertentu dalam kepemerintahan Indonesia. Kapolri adalah Pimpinan Polri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB. MPR; C. Dalam kementrian negara, susunan organisasi tetap diatur dalam UU No. Kapolri dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan : a. Lebih lanjut berdasarkan pasal 14 UU Nomor 2 Tahun. Jaksa Agung; Jawaban: C. Direktorat Keuangan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama. (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kasiyanmedwat dibantu oleh : a. Sesuai dengan peraturan undang-undang, Kapolri dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada. yang dlam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai. Urusan Perencanaan dan Administrasi (Urrenmin); b. (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panit Lindung bertanggung jawab kepada Kanit PPA. Bagikan atau Tanam DokumenKPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Camat diangkat oleh bupati atau wali kota atas usul. 2. Pasal 32 (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekre— tar is Desa bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa. BAB V TATA KERJA Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas, Kanit PPA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik antar satuan organisasi di lingkungan Polri maupun dengan satuan organisasi lain yang terkait dengan tugasnya. Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian. Divkum terdiri dari paling banyak 3 (tiga) biro. (2) Wakapolri bertugas: a. Dalam melaksanakan tugasnya Panit Lindung bertanggung jawab kepada Kanit PPA. Wakil Kapolri melaksanakan tugas lain atas perintah Kapolri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan f. 14. Pasal 9 (1) Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian. unsur-unsur yang berada di bawah Kapolri bertanggung jawab kepada Kapolri dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolri. Wakil Kapolri melaksanakan tugas lain atas perintah Kapolri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan f. Bagian Ketiga mengenai Tugas, Wewenang, dan Kewajiban pada Ayat (4) ketentuan h menekankan, KPU dalam menyelenggarakan pemilu punya kewajiban membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang. Wewenang KPPS dalam Pemilu. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri. 1998. Wakil Kapolri dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolri. Jaksa agung Republik Indonesia saat ini adalah Sanitiar. Mengenai tanggung jawab kurator, diatur dalam Pasal 72 UU 37/2004, dimana kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau. DPR; B. (1) Panit Lindung bertugas melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan. kepala badan intelijen negara menteri politik, hukum, dan keamananPerkataan aman dalam pemahaman tersebut mengandung 4 (empat) pengertian dasar, yaitu: 1. Foto: Antara/Rivan Awal Lingga. Tugas pokok dan wewenang. (2) Dalam hal Kadivkum Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan melaksanakan tugas, Kadivkum Polri mendelegasikan pelaksanaan tugas kepada Karosunluhkum atau Karobankum. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala. Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam. Teknologi Informasi (TI) yang secara langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik (MIS). perundang-92 Pasal 10 ayat (1) UU No. Perangkat kecamatan terdiri dari: Sekretariat; Seksi;. com - Polisi bertugas untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Wakil Kapolri mewakili Kapolri dalam hal Kapolri berhalangan; e. Akan tetapi, konflik bersenjata dengan Belanda membuat proses pemilu yang pertama terhambat. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Kepala KKHI dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh: 1. Pasal 6 (1) HTCK Kapolri dengan unsur dibawahnya bersifat vertikal: a. Status hukumnya adalah sebagai lembaga yang independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah dan pihak lain. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 6 (1) HTCK Kapolri dengan unsur dibawahnya bersifat vertikal: a. Dalam. Mahkamah Agung; E. e. Bagian Keenam Kasetops. Kepala Puslitbang (Kapuslitbang) merupakan Perwira Tinggi Polri berpangkat Brigadir Jenderal Polisi. Tugas pokok Kepolisin Negara Republik Indonesia adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakan hukum, dan. Kompolnas adalah singkatan dari Komisi Kepolisian Nasional. 17 Tahun 2011 yakni : (1) Kompolnas melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri. 4 2. Dasar Pengetahuan. Unsur-unsur yang ada dalam struktur organisasi Polri tingkat Mabes. Kapolri dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Wakil Kapolri (Wakapolri). Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, sering diperhadapkan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. 1. Pasal 9 (1) Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian. Pejabat pertama. (4) pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) dikoordinasikan oleh inspektur pembantu dan bertanggung jawab kepada inspektur. Pelaksanaan Integrasi Pengolahan Data (IPD) 2. 39 Tahun 2008 Pasal 9 terdiri atas unsur: Menteri sebagai pemimpin. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang ditandatangani Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya dan bersifat. (2) Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas :sejak 24 Juni 2023. Dasar. Pasal 6 (1) HTCK Kapolri dengan unsur dibawahnya bersifat vertikal: a. Dalam buku Hukum Tata Negara Suatau Pengatar (2016) oleh Johan Jasin, tugas dan tanggung jawab presiden sebagai kepala negara bersifat. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara Penerimaan. (2) Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas :KPK juga merupakan lembaga negara yang bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. d. Komisaris Jenderal Polisi Suroyo Bimantoro. Struktur Organisasi. (2) BPS dipimpin oleh Kepala. (2) POLRI dipimpin oleh KAPOLRI yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai Peraturan Perundang-undangan. (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang. Memberikan perlindungan,pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai pelaksana harian Jawatan kepolisian Republik Indonesia adalah Kepala. Dalam menjalankan tugasnya, polisi memiliki beberapa wewenang. -10- Ditetapkan di Jakarta Pada. e. Sekretariat LKS Tripartit Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin. [13] Fungsi: koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, komando penyelenggaraan. Carino dalam (Adisasmita, 2011:75) menyatakan Akuntabilitas merupakan suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorangpetugas baik masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah keluar jauh dari tanggungjawab dan kewenangannya. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun. Puskeu dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri, dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari di bawah kendali. Komisaris Jenderal Polisi Suroyo Bimantoro. 05/2013. com - Polisi bertugas untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh KaPOLRI yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, sebelum itu Presiden Soekarno menerbitkan Keputusan Presiden No. id. Pejabat setingkat menteri bertugas membantu kelancaran presiden dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. (3) Kapolri dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Wakil Kapolri disingkat Wakapolri. Kapolri dibantu oleh seorang Wakil Kepala Polri berpangkat Komisaris Jenderal Polisi. hakim agung panglima TNI d. Bagian Ketiga Jaksa Agung Muda Pem binaan . PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada. Dalam menjalankan tugasnya, Kompolnas berwenang untuk melakukan beberapa hal sebagaimana disebutkan dalam. Badan atau pusat menjadi pendukung dari susunan organisasi. dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolri. Anggota Polsus adalah Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tetap pada Badan Usaha Milik Negara yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya masing-masing. membantu Kapolri dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas sehari-hari seluruh satuan staf Mabes Polri dan jajarannya; b. Kapolri memimpin organisasi Polri dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dan pembinaan kemampuan Polri; b. Pasal 3 (1) Penasihat Ahli Kapolri bertugas memberikan saran dan. Kamu sebagai anak pun punya tanggung jawab untuk hormat kepada orangtua, menyelesaikan pendidikan, dan membanggakan mereka. 3). Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menyelenggarakan fungsi: a. (2) Deputi Bidang Administrasi dipimpin oleh Deputi. (2) Wakapolri bertugas: a. . (3) Rektor dapat dibantu oleh 5 (lima) orang staf ahli di bidang: a. Unsur pimpinan Mabes Polri adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Tugasnya merencanakan, menyelenggarakan, mengembangkan. dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Tim Rikkes. (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 (1) POLRI berada di bawah Presiden. Polda dipimpin oleh Kapolda yang dibantu oleh seorang Wakapolda. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Polri melakukan: melaksanakan pengaturan,. Dalam menjalankan tugasnya, kasun, kamituwo, atau bayan harus mampu berkoordinasi dengan perangkat desa lainnya dan menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat desa. Menurut M. Memberikan perlindungan,pengayoman dan pelayanan kepada. 8 bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Inspektorat jenderal sebagai pengawas. Dalam menjalankan tugasnya, KPU diberikan otoritas untuk membentuk peraturan dan mengeluarkan. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;dan f. (2) Dalam melaksanakan tugasnya Wakaops bertanggung jawab kepada Kaops. membantu Kapolri dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas sehari-hari seluruh satuan staf Mabes Polri dan jajarannya; b. Menurut Perpres Nomor 17 Tahun 2011, tugas Kompolnas, yaitu: membantu presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri; dan. Bidang UmumPertanggungjawaban Gubernur. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah, dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. (2) Ketua Tim Rikkes Panitia Pusat dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolri selaku Ketua Panitia Pusat. Bidang Persandian adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. polri. Baca juga: Peraturan Organisasi Kementerian Negara Menurut Perpres Nomor 17 Tahun 2011, tugas Kompolnas, yaitu: membantu presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri; dan. H. Pasal 6 (1) HTCK Kapolri dengan unsur dibawahnya bersifat vertikal: a. Lembaga ini bertugas untuk. Divisi Keuangan, membawahi : 1) Bagian Keuangan. Rapat paripurna menetapkan tindak lanjut hasil kerja. KOMPAS. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Pasal 15 (1) Sekretaris Tim Rikkes Panpus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c bertugas: a. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional ( Lemhannas) Agus Widjojo mengusulkan Polri berada di bawah Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan Dewan Keamanan Nasional. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430. Menteri Negara mempunyai tugas menangani bidang tugas tertentu dalam kegiatan pemerintah negara yang bidang tugasnya tidak ditangani oleh suatu Departemen. Dalam tugas kesehariannya dalam Div Humas bertugas membina dan meyelenggarakan fungsi hubungan masyarakat dalam lingkungan Polres. Polri mempunyai moto Rastra Sewakotama yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Dalam bertugas, Kapolda bertanggung jawab langsung kepada Kapolri. Kapolri memimpin. menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya; 2. 9) Dalam pelaksanaan tugasnya, secara operasional bertanggung jawab kepada Chief Security. 2/2002 menyatakan bahwa Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki.